Indonesia sering kali menggemakan ambisi untuk menjadi destinasi pariwisata kelas dunia (World Class Tourism Destination). Kita ingin menyalip Thailand, bahkan bersaing dengan raksasa pariwisata seperti Tiongkok. Namun, ambisi ini sering kali bertabrakan dengan tembok tebal bernama “ketidakpastian regulasi”.
Kasus penghentian proyek lift kaca di Kelingking Beach, Nusa Penida, Bali, baru-baru ini menjadi tamparan keras. Bukan hanya bagi reputasi inovasi pariwisata kita, tetapi lebih menyakitkan lagi bagi para pelaku usaha yang telah menanamkan modalnya. Fenomena ini menciptakan ironi standar ganda jika kita menyandingkannya dengan kesuksesan Bailong Elevator di Zhangjiajie National Forest Park, Tiongkok.
Sebagai Duta Pariwisata, saya melihat ini bukan sekadar masalah “merusak alam vs menjaga alam”, melainkan masalah “kepastian usaha vs ketidaktegasan kebijakan”.
Cermin dari Tiongkok: Keberanian yang Terukur
Mari kita melihat data dari Zhangjiajie. Di sana berdiri Bailong Elevator (Lift Seratus Naga), lift luar ruang tertinggi di dunia yang memegang rekor Guinness World Records dengan ketinggian 326 meter. Apakah pembangunannya tanpa kontroversi? Tentu tidak. Wahana ini dibangun di kawasan Situs Warisan Dunia UNESCO. Namun, pemerintah Tiongkok dan pengembang memiliki visi yang sama: Modernisasi untuk Aksesibilitas.
Sebelum lift ini ada, wisatawan harus mendaki gunung selama berjam-jam, yang membatasi akses bagi lansia dan difabel. Dengan lift ini, perjalanan dipangkas menjadi kurang dari 2 menit. Hasilnya? Kapasitas: Mampu mengangkut sekitar 18.000 orang per hari. Pendapatan: Menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi taman nasional tersebut, yang memungkinkan dana konservasi lebih besar untuk area sekitarnya.
Kuncinya ada pada regulasi yang jelas sejak awal. Analisis dampak lingkungan (AMDAL) dilakukan, izin diterbitkan, dan konstruksi diawasi. Ketika palu diketok “Boleh”, investor berlari kencang tanpa takut dihentikan di tengah jalan.
Tragedi Kelingking Beach: Mimpi Buruk Investor
Bandingkan dengan apa yang terjadi di Kelingking Beach, Nusa Penida. Kelingking Beach adalah salah satu spot paling ikonik di dunia, namun juga salah satu yang paling berbahaya. Wisatawan harus menuruni tebing curam dengan risiko keselamatan yang tinggi. Ide pembangunan lift kaca dan jembatan pandang sebenarnya adalah solusi modernisasi yang brilian. Ini menawarkan keamanan (safety), aksesibilitas bagi semua umur, dan tentu saja nilai ekonomi tinggi. Pengusaha melihat peluang ini dan berani berinvestasi.
Namun, apa yang terjadi? Proyek yang sudah berjalan, modal yang sudah dikucurkan, tiba-tiba disegel dan dihentikan oleh pemerintah daerah dengan alasan perizinan (PBG) dan kekhawatiran merusak tebing.
Pertanyaan kritis dari sudut pandang pengusaha adalah: Dimana pemerintah saat perencanaan awal?
Mengapa izin prinsip bisa lolos atau setidaknya ada pembiaran saat alat berat mulai masuk, namun baru “digebuk” aturan ketika konstruksi sudah memakan biaya miliaran rupiah? Ini adalah mimpi buruk bagi iklim investasi. Kerugian yang dialami pengusaha bukan hanya materiil, tapi juga opportunity cost (biaya peluang) dan hilangnya kepercayaan.
Jeritan Pengusaha: Kami Ingin Memajukan, Bukan Merusak
Ada narasi yang sering menyudutkan pengusaha pariwisata sebagai “perusak alam demi cuan”. Padahal, sejatinya para pengusaha memiliki cita-cita memajukan pariwisata Indonesia sesuai perkembangan zaman. Pengusaha sadar, jika alam rusak, bisnis mereka juga mati. Oleh karena itu, inovasi seperti glass elevator atau viewing deck justru bertujuan memanajemen arus wisatawan agar lebih teratur dan tidak menggerus tebing secara liar. Dampak dari kebijakan yang “abu-abu” ini sangat fatal
Kerugian Finansial Masif: Modal yang tertanam menjadi aset mangkrak (stranded assets).
Ketakutan Berinovasi : Investor lain akan berpikir seribu kali untuk membangun infrastruktur canggih di Indonesia. Mereka akan memilih bermain aman dengan konsep konvensional yang membosankan, atau lari ke negara tetangga seperti Vietnam yang kini sangat agresif membangun infrastruktur wisata (Contoh: Bach Long Glass Bridge).
Citra Birokrasi yang Buruk: Indonesia akan dikenal sebagai negara dengan risiko regulasi tinggi. “Izin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung viral atau tidaknya di media sosial.”
Kesimpulan : Butuh “Lampu Merah” atau “Lampu Hijau”, Bukan “Lampu Kuning”
Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa artikel ini tidak meminta pemerintah untuk mengizinkan segala bentuk pembangunan secara membabi buta. Yang dibutuhkan oleh kami, para pelaku ekosistem pariwisata dan pengusaha, adalah ketegasan di garis start. Jika area tersebut adalah zona merah konservasi mutlak, katakan TIDAK sejak pengajuan proposal pertama. Jangan beri harapan.
Jika area tersebut boleh dikembangkan dengan syarat ketat (seperti Zhangjiajie), berikan panduan teknis yang jelas (guidelines), terbitkan izinnya, dan lindungi investor yang sudah patuh dari gangguan non-teknis. Jangan biarkan pengusaha meraba-raba dalam kegelapan birokrasi, berinvestasi, lalu dimatikan di tengah jalan. Kebijakan yang plin-plan adalah musuh terbesar kemajuan. Jika kita ingin pariwisata Indonesia maju dan modern, pemerintah harus berhenti menjadi “pemadam kebakaran” yang hanya bereaksi saat ada masalah, dan mulai menjadi “arsitek” yang merancang regulasi kokoh sejak awal.
“Mari sudahi kerugian ini. Berikan kepastian hukum, maka pengusaha akan memberikan inovasi terbaiknya untuk Indonesia“.
Referensi Data: Guinness World Records – Bailong Elevator Specifications & Capacity | Laporan Media Nasional (Juli 2024) terkait penyegelan proyek lift kaca Kelingking Beach oleh Pemkab Klungkung karena masalah Perizinan Bangunan Gedung (PBG).
ENGLISH VERSION FOR U.S READER
Innovation Blocked by Bureaucracy: Learning from Zhangjiajie, Lamenting in Nusa Penida
By: Maharani Devi Adzhani Duta Pariwisata Indonesia Favorite 2021
Indonesia often echoes its ambition to become a world class tourism destination. We aim to surpass Thailand, even compete with tourism giants like China. However, these ambitions repeatedly collide with a thick wall known as regulatory uncertainty.
The recent suspension of the glass lift project at Kelingking Beach, Nusa Penida, Bali, has become a harsh blow. Not only to the reputation of tourism innovation, but even more painfully to business actors who have already invested their capital. This phenomenon creates an ironic double standard when compared to the success of the Bailong Elevator in Zhangjiajie National Forest Park, China.
As a Tourism Ambassador, I see this not merely as a debate between destroying nature versus protecting nature, but an issue of business certainty versus inconsistent policy decisions.
A Reflection from China: Calculated Bravery
Let us look at Zhangjiajie in China. The Bailong Elevator, known as the Hundred Dragons Elevator, stands there as the tallest outdoor elevator in the world holding the Guinness World Records title with a height of 326 meters. Was its development free from controversy? Certainly not. The attraction was built within the boundaries of a UNESCO World Heritage Site. However, the Chinese government and developers shared the same vision: Modernization for Accessibility.
Before the elevator existed, tourists had to climb the mountain for hours, limiting access for the elderly and people with disabilities. With this lift, the journey is reduced to less than 2 minutes. The results were remarkable. It can transport approximately 18,000 people per day. It became one of the largest revenue contributors to the national park, enabling bigger conservation funding for surrounding areas.
The key lies in clear regulations from the very beginning. Environmental impact analysis was conducted, permits were issued, and construction was monitored. When the decision was made to allow the project, investors moved confidently without fear of being stopped midway.
The Kelingking Beach Tragedy: A Nightmare for Investors
Compare this to what happened at Kelingking Beach, Nusa Penida. Kelingking Beach is one of the most iconic spots in the world, but also one of the most dangerous. Visitors must descend a steep cliff with high safety risks. The idea of building a glass elevator and viewing platform was actually a brilliant modernization solution. It offered safety, accessibility for all ages, and high economic value. Entrepreneurs recognized the opportunity and invested.
But what happened next? A project already underway, with capital already spent, was suddenly sealed and stopped by local government due to permit issues and concerns about cliff damage.
The critical question from a business perspective is where was the government during the planning stage? How could the initial principle permit be issued or at least ignored when heavy equipment entered the site, yet strict enforcement appeared only after billions of rupiah had been invested? This is a nightmare for the investment climate. Losses are not only material but also opportunity cost and eroded trust.
The Voice of Entrepreneurs: We Want to Advance, Not Destroy
There is a narrative that often frames tourism entrepreneurs as destroyers of nature for profit. In reality, entrepreneurs aim to advance tourism according to modern needs. They understand that if nature is destroyed, their business also dies. Therefore, innovations such as glass elevators or viewing decks actually aim to manage the flow of tourists more safely and prevent uncontrolled erosion of cliffs.
The impact of unclear policy decisions is severe. Massive financial losses as capital becomes stranded assets. Fear of innovation, causing investors to hesitate building modern infrastructure in Indonesia. They may choose to play safe using outdated concepts, or move to neighboring countries like Vietnam which aggressively develops tourism structures including the Bach Long Glass Bridge. A damaged bureaucratic reputation, portraying Indonesia as a country with high regulatory risk and unstable licensing dependent on social media hype.
Conclusion: We Need a Red Light or Green Light, Not Yellow Light
This article is not asking the government to approve development blindly. What we need as tourism ecosystem stakeholders and entrepreneurs is firmness at the starting line. If an area is a strict conservation red zone, say no clearly from the beginning. Do not give false hope.
If development is allowed under strict conditions, provide technical guidelines, issue transparent permits, and protect compliant investors from non technical disruption. Do not let entrepreneurs walk in regulatory darkness, invest heavily, and then be stopped halfway. Inconsistent policies are the greatest enemy of progress. If we want Indonesian tourism to advance and modernize, the government must stop acting reactively like a firefighter and start becoming an architect designing strong regulatory frameworks from the beginning.
Let us end these losses together. Provide legal certainty, and entrepreneurs will provide their best innovations for Indonesia.
Reference Data: Guinness World Records Bailong Elevator Specifications and Capacity. National media reports July 2024 regarding the sealing of the Kelingking Beach glass lift project by the Klungkung Regency Government due to Building Permit (PBG) issues.
