“Banjir 2025: Bukit Barisan Menangis, Rakyat Menangis Saatnya Pemerintah dan Pelaku Pariwisata Bertindak Bersama”
Peristiwa banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra akhir 2025 bukan semata akibat cuaca ekstrem. Dari perspektif kelembagaan, lingkungan, dan kemanusiaan, bencana ini adalah buah dari kerusakan ekosistem hulu hasil penebangan hutan ilegal, izin hutan yang longgar, dan eksploitasi lahan di zona lindung berkepanjangan.
Sebagai institusi yang memperjuangkan pariwisata Indonesia berkelanjutan, Duta Pariwisata Indonesia (DPI) mengeluarkan pernyataan resmi: lonjakan korban dan kerusakan alam adalah wake-up call bagi semua pihak pemerintah, swasta, masyarakat untuk menegakkan keadilan ekologis dan hak hidup aman bagi rakyat.
Fakta: Hutan Hancur, Alam Menjerit, Rakyat Menanggung Risiko
- Wilayah hulu di jajaran Bukit Barisan termasuk daerah yang terdampak bencana seperti Batang Toru, Tapanuli, dan Gayo telah mengalami deforestasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Kehilangan tutupan hutan berarti hilangnya daya serap air alami. Saat hujan ekstrem menyapa, air hujan tak meresap ke tanah, melainkan mengalir deras membawa lumpur, kayu, dan sedimen memicu banjir bandang dan longsor.
- Banjir tidak membawa air jernih, melainkan air cokelat pekat dan puing. Ribuan keluarga kehilangan rumah, pertanian rusak, jalur transportasi terputus, dan trauma sosial melanda komunitas. Banyak korban adalah petani kecil, pekerja harian, masyarakat adat mereka tidak terlibat dalam keputusan izin hutan namun harus menanggung dampak.
- Di saat izin baru terus dikeluarkan untuk konversi lahan atau tambang kayu, kawasan lindung dan hulu alam menjadi sasaran empuk menunjukkan lemahnya pengawasan, manipulasi izin, dan keberadaan mafia kayu di balik kerusakan besar.
Sikap & Tuntutan Duta Pariwisata Indonesia
Memandang krisis ini sebagai seruan moral dan tanggung jawab nasional, DPI menyerukan langkah konkrit berikut:
- Moratorium Total Izin Penebangan Hutan Alam di Bukit Barisan Segera Berlaku
Hentikan semua izin baru di kawasan tangkapan air, zona lindung, hulu sungai, dan habitat rentan. - Program Rehabilitasi Hutan dan Restorasi Ekosistem Hulu
Tanam pohon berakar kuat, pulihkan aliran sungai, tingkatkan daya serap dan konservasi air untuk mencegah bencana berulang. - Penegakan Hukum Tegas terhadap Pelaku Illegal Logging dan Mafia Kayu
Perusahaan maupun individu yang terbukti mengeksploitasi hutan secara ilegal harus diproses ekonomi tidak bisa dibangun di atas penderitaan masyarakat dan kehancuran alam. - Pelibatan Aktif Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat dalam Konservasi & Pariwisata Berkelanjutan
Masyarakat yang selama ini jadi korban perlu dilibatkan dalam restorasi dan pengelolaan pariwisata ramah lingkungan agar ada manfaat nyata ekonomi dan sosial. - Promosi Wisata Berkelanjutan dengan Prinsip Lingkungan & Keadilan Sosial
Pariwisata bukan sekadar kunjungan tapi tanggung jawab. Wisata yang menghormati alam dan manusia akan memastikan masa depan jangka panjang bagi Indonesia.
Seruan DPI ke Pemerintah, Swasta, dan Publik
- Pemerintah pusat dan daerah wajib bertindak cepat: audit izin hutan, tutup celah korupsi perizinan, dan utamakan keselamatan warga.
- Pelaku industri pariwisata & investasi harus berpijak pada etika: tidak hanya mengejar cuan, tetapi menjaga kelestarian alam dan hak masyarakat.
- Publik dan wisatawan di seluruh dunia diundang bersuara: jangan biarkan keindahan alam dijual habis lindungi, lestarikan, hormati.