Mendukung Penertiban Akomodasi Ilegal, Menawarkan Solusi Berkelanjutan dan Inklusif

Oleh: Duta Pariwisata Indonesia (Tim Advokasi & Kebijakan) Kategori: Opini & Kebijakan, Isu Terkini

Kementerian Pariwisata baru-baru ini menegaskan langkah tegas melalui berita bertajuk “Penataan Difokuskan pada Akomodasi Pariwisata Tanpa Izin” (Sumber: Kemenpar.go.id). Langkah ini menyoroti urgensi penertiban terhadap menjamurnya akomodasi ilegal yang tidak berkontribusi pada pajak daerah serta berpotensi merusak citra pariwisata nasional.

Sebagai representasi generasi muda yang peduli pada masa depan pariwisata, Duta Pariwisata Indonesia menyambut positif dan mendukung penuh langkah Kemenpar tersebut. Penegakan hukum adalah fondasi dari iklim pariwisata yang sehat.

Namun, kami memandang bahwa penertiban (law enforcement) harus dibarengi dengan solusi adaptif. Posisi kami jelas: Kami condong pada regulasi bijak, bukan pelarangan absolut tanpa solusi.

Berikut adalah perbandingan pandangan dan rekomendasi kami untuk memperkuat upaya pemerintah tersebut:

1. Sinergi dalam Legalitas dan Kepatuhan Pajak

Fokus Pemerintah: Menertibkan akomodasi yang tidak berizin dan tidak membayar pajak. Posisi Duta Pariwisata:Kami sepakat bahwa “No License, No Operation” harus ditegakkan.

• Setiap akomodasi (vila, hotel, homestay) wajib terdaftar dan membayar pajak.
• Namun, kami menambahkan poin penting: Standar Sanitasi dan Kapasitas Lingkungan. Legalitas bukan hanya soal kertas izin, tapi juga kepatuhan terhadap pengelolaan limbah dan batas daya dukung lingkungan agar tidak terjadi overtourism yang merusak alam.

2. Pendekatan Platform Digital (Airbnb & OTA)

Tantangan Saat Ini: Banyak akomodasi ilegal bersembunyi di balik platform digital global, membuat pengawasan sulit.Rekomendasi Duta Pariwisata: Alih-alih melarang platform seperti Airbnb yang sebenarnya membantu ekonomi gig, kami menyarankan regulasi berbasis verifikasi:

• Izinkan platform tetap beroperasi, dengan syarat wajib verifikasi listing.
• Pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan platform agar data kepemilikan transparan. Platform digital harus “dipaksa” hanya menampilkan properti yang sudah memasukkan nomor izin usaha yang valid. Ini adalah solusi win-win untuk inovasi digital dan kepatuhan hukum.

3. Keseimbangan Ekonomi: Investor Asing vs Komunitas Lokal

Fokus Pemerintah: Menjaga iklim investasi dan kualitas pariwisata. Rekomendasi Duta Pariwisata: Kami mendorong agar penataan ini juga berpihak pada Akomodasi Komunitas.

• Dorong model homestay legal yang dikelola warga lokal.
• Regulasi harus mencegah dominasi investor asing yang hanya menjadikan warga lokal sebagai penonton. Hasil ekonomi pariwisata harus tersebar merata. Penertiban akomodasi ilegal asing harus dibarengi dengan insentif kemudahan izin bagi homestay milik warga lokal.

4. Pariwisata Berkelanjutan: Moratorium Selektif

Fokus Pemerintah: Penataan ulang ekosistem pariwisata. Rekomendasi Duta Pariwisata: Kami mengusulkan penguatan konsep Sustainable Tourism yang lebih radikal:

• Batasi pembangunan vila baru di zona padat (seperti Bali Selatan).
• Lindungi zona hijau dan budaya. Edukasi wisatawan juga krusial; mereka harus paham bahwa menginap di tempat legal adalah bentuk penghormatan terhadap destinasi yang mereka kunjungi.

5. Kontrol Sosial: Pelibatan Publik

Rekomendasi Tambahan Duta Pariwisata: Penertiban tidak bisa hanya dilakukan oleh Satpol PP atau dinas terkait.

• Libatkan Komunitas Adat/Lokal: Masyarakat adat seringkali lebih tahu mana vila yang melanggar aturan adat atau lingkungan. Berikan mereka ruang untuk melakukan kontrol bersama.
• Pariwisata bukan semata komoditas dagang, melainkan bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan, budaya, dan masyarakat.

Kesimpulan

Langkah Kemenpar untuk menata akomodasi tanpa izin adalah awal yang sangat baik. Duta Pariwisata Indonesia siap bersinergi menjadi mitra pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya legalitas ini kepada pelaku usaha muda dan wisatawan.

Mari kita wujudkan pariwisata Indonesia yang tertib, berkualitas, dan berkelanjutan.

---

Duta Pariwisata’s Stance on Indonesia’s Accommodation Crackdown

By: Indonesian Tourism Ambassador (Advocacy & Policy Team) Category: Tourism Policy, Op-Ed, Sustainable Development

The Indonesian Ministry of Tourism recently issued a firm directive regarding the tourism sector, as highlighted in their official news release: “Structuring Focused on Unlicensed Tourism Accommodation” (Penataan Difokuskan pada Akomodasi Pariwisata Tanpa Izin).

This move highlights an urgent need to address the proliferation of illegal accommodations that bypass taxes and evade regulatory standards. As representatives of the younger generation deeply invested in the future of our nation’s tourism and environment, Duta Pariwisata Indonesia fully supports this enforcement. A healthy tourism ecosystem relies on the rule of law.

However, we believe that law enforcement must be paired with adaptive solutions. Our position is clear: We advocate for wise regulation, not absolute bans without solutions.

Here is how Duta Pariwisata compares the current government focus with our expanded recommendations for a sustainable future:

1. Synergy in Legality and Environmental Compliance

Government Focus: Cracking down on accommodations operating without licenses and tax evasion. Duta Pariwisata’s Recommendation: We agree that “No License, No Operation” must be enforced. However, the definition of compliance must be broader:

• Holistic Standards: Regulation must focus on legality, taxation, safety, and crucially environmental capacity.
• Sanitation & Waste: Every villa, hotel, or homestay must meet strict sanitation standards to prevent environmental degradation. It is not just about paying taxes; it is about not polluting the destination.

2. Smart Regulation for Digital Platforms (Airbnb & OTAs)

The Challenge: Many unlicensed units hide behind global digital platforms, making supervision difficult. Duta Pariwisata’s Recommendation: Rather than banning platforms that drive the gig economy, we propose a “Verify to Operate” model:

• Verification: Allow platforms like Airbnb to operate, provided that every listing is verified with a valid local business license.
• Transparency: Local governments must coordinate with platforms to ensure data transparency regarding ownership and permits. This ensures a level playing field where everyone contributes their fair share of taxes.

3. Economic Balance: Empowering Locals over Foreign Dominance

Government Focus: Improving the investment climate and tourism quality. Duta Pariwisata’s Recommendation: We must ensure the economic benefits of tourism do not leak overseas.

• Community-Based Accommodation: Regulations should incentivize legal community homestays.
• Local Prosperity: We must prevent a scenario where tourism is dominated solely by foreign investors. By supporting compliant, locally-owned accommodations, we ensure the revenue circulates within the local community, boosting the grassroots economy.

4. Sustainable Tourism: The Courage to Limit

Government Focus: Re-structuring the tourism ecosystem. Duta Pariwisata’s Recommendation: We call for stronger Sustainable Tourism measures:

• Zoning Moratoriums: We urge authorities to limit or freeze permits for new villa constructions in already dense zones (such as South Bali) to prevent over-tourism.
• Education: Protect green zones and cultural heritage sites. Tourists must also be educated that choosing legal accommodation is a form of respect for the local environment and culture.

5. Public Involvement and Social Control

Duta Pariwisata’s Recommendation: Top-down regulation is effective, but bottom-up control is sustainable.

• Indigenous Involvement: Involve public and Adat (indigenous/customary) communities in the monitoring process. They are the guardians of the land and are often the first to know when regulations are violated.
• Shared Responsibility: Tourism should not be treated merely as a commodity, but as a collective responsibility towards our environment, culture, and society.

Conclusion

The Ministry’s move to regulate unlicensed accommodation is a vital first step. Duta Pariwisata Indonesia stands ready to collaborate with the government to socialize these regulations to young entrepreneurs and travelers.

Let us build an Indonesian tourism industry that is legal, high-quality, and, above all, sustainable for generations to come.